Ancaman Kekeringan dan Karhutla 2026, DPR Minta Pemerintah Bergerak Cepat

WARTAXPRESS.com – Ancaman musim kemarau panjang yang diprediksi terjadi sepanjang 2026 mulai memicu perhatian serius di tingkat nasional. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah tidak menunggu kondisi memburuk sebelum bertindak, melainkan segera menjalankan langkah antisipasi untuk mencegah krisis air, gangguan pangan, hingga bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Puan, potensi kekeringan yang berlangsung lebih lama tahun ini harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai kesiapan menghadapi kemarau tidak cukup hanya dengan respons darurat ketika masyarakat sudah terdampak.

“Pemerintah harus bergerak lebih cepat dan terukur. Dampak kekeringan yang meluas perlu diantisipasi sejak sekarang agar tidak berkembang menjadi krisis besar di berbagai sektor,” ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).

Data dari BNPB menunjukkan sejumlah daerah di Pulau Jawa mulai merasakan dampak kekurangan air bersih. Wilayah seperti Cilacap, Karawang, dan Bogor dilaporkan mengalami penurunan ketersediaan sumber air yang menyebabkan lebih dari 1.600 warga kesulitan memperoleh akses air layak.

Situasi tersebut sejalan dengan prediksi BMKG yang memperkirakan musim kemarau tahun 2026 berpotensi berlangsung hingga sekitar tujuh bulan di beberapa wilayah Indonesia. Fenomena El Nino disebut menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko kekeringan berkepanjangan.

Puan menilai solusi jangka pendek seperti distribusi air bersih tetap diperlukan, namun tidak boleh menjadi satu-satunya langkah pemerintah. Ia mendorong pembangunan sistem ketahanan air yang berkelanjutan melalui pemanenan air hujan, pembangunan sumur resapan, serta penguatan infrastruktur sumber daya air di daerah rawan.

“Wilayah yang berisiko kekeringan harus memiliki sistem mitigasi yang kuat dari hulu hingga hilir. Jangan sampai kita hanya bertindak ketika krisis sudah terjadi,” tegasnya.

Selain persoalan air bersih, DPR juga menyoroti potensi dampak kemarau terhadap sektor pertanian. Petani dinilai menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi perubahan cuaca ekstrem sehingga diperlukan koordinasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyusun langkah mitigasi.

Puan menekankan bahwa setiap kebijakan harus mengacu pada data dan prediksi cuaca yang dikeluarkan BMKG. Informasi tersebut, menurutnya, harus menjadi dasar dalam penyusunan strategi nasional di bidang pangan, kesehatan, lingkungan, hingga perlindungan sosial.

“Keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari kemampuan menangani bencana, tetapi juga dari kemampuannya mencegah risiko sebelum terjadi,” katanya.

Di sisi lain, musim kemarau yang lebih panjang juga meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Karena itu, DPR RI meminta seluruh pihak meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini guna meminimalkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi.

Menutup pernyataannya, Puan berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah cepat saat tanda-tanda kekeringan mulai muncul. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang berbasis analisis risiko dan perencanaan matang menjadi kunci untuk menghadapi tantangan kemarau panjang tahun ini.

Dengan ancaman krisis air dan karhutla yang semakin nyata, langkah pencegahan dinilai menjadi investasi penting agar Indonesia tidak menghadapi dampak yang lebih besar di masa mendatang.