Post Views: 10

TANGSEL, WARTAXPRESS.com – Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tangerang Selatan yang juga Sekretaris Daerah (Sekda), Bambang Noertjahjo menyatakan, bahwa hasil evaluasi Gubernur terhadap APBD Tangsel tahun 2026 menunjukkan sebagian besar tahapan dan format belum terpenuhi karena faktor situasional serta dinamika kabupaten/kota.

Hal itu disampaikan Sekda Bambang Noertjahjo saat rapat evaluasi gubernur di kantor DPRD Tangsel, Rabu (24/12/2025).

“Saat ini fokus pada koreksi pendapatan daerah yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi tahapan dan format perencanaan. Hampir sebagian besar memang tidak terpenuhi karena situasional dan kondisi kabupaten/kota,” kata Sekda.

Bambang mengatakan, koreksi pendapatan merupakan hal yang lazim dalam proses evaluasi anggaran. Menurutnya, Pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan angka yang ditetapkan pemerintah Provinsi.

“Soal pendapatan ada koreksi, itu biasa. Misalnya awalnya ditetapkan 100, ternyata tidak tercapai, kita sudah mengikuti 100 dari opsi perencanaan. Kalau menurut mereka kurang pasang, ya kita ikuti angka versi mereka,” ujarnya.

Bambang menjelaskan, pembahasan saat ini masih terfokus pada sektor pendapatan dan tahapan perencanaannya. Diskusi terkait belanja daerah belum masuk tahap pembahasan.

“Sementara ini kita masih bahas pendapatan dengan tahapan. Ini diskursus baru, soal belanja nanti,” jelasnya.

Terkait besaran koreksi, Bambang mengakui nilainya cukup signifikan. Hal itu dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya penyesuaian target pendapatan yang bersumber dari kebijakan provinsi.

“Ada besar sih. Salah satunya soal BBNKB. Target provinsi yang awalnya kita ikuti dalam perencanaan ternyata tidak tercapai, itu berdampak. Termasuk juga penetapan TKD, itu juga berpengaruh,” paparnya.

Meski demikian, Bambang menyebut tidak semua komponen mengalami penurunan. Lanjut Bambang, ada beberapa sektor justru terdapat penetapan pendapatan yang lebih tinggi dari perhitungan awal pemerintah kota.

“Ada juga yang kita pasang, tapi ternyata penetapannya lebih tinggi. Contohnya di TKD, di beberapa komponennya masih naik turun,” ucapnya.

Saat disinggung sektor yang mendapat perhatian khusus, Bambang mengungkapkan, seluruh sektor yang berkaitan langsung dengan pendapatan daerah menjadi sorotan utama dalam evaluasi tersebut.

“Kalau pendapatan jelas sektor-sektor pendapatan. Hari ini kita baru bicara itu. Provinsi menanyakan jenis pendapatan daerah mana yang masih bisa ditingkatkan, dan kita jawab bisa naik sekian persen,” ungkapnya. (Ded)