Pengusaha Minta Pemerintah Pilih-pilih Terapkan Kebijakan WFH Sepekan Sekali untuk Sektor Swasta

WARTAXPRESS.com- Kalangan pengusaha merespons imbauan pemerintah agar sektor swasta menerapkan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan tersebut perlu diterapkan secara selektif dan terukur agar tidak mengganggu aktivitas usaha.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan, dunia usaha memandang kebijakan WFH untuk sektor swasta sebaiknya tidak diterapkan secara seragam.

Menurutnya, perusahaan perlu diberikan ruang untuk menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan kebutuhan operasional masing-masing.

“Implementasi kebijakan harus memastikan tidak menimbulkan disrupsi terhadap rantai pasok, distribusi barang, maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujar Shinta dikutip dari detikcom, Kamis, 2 April 2026.

Ia menegaskan, sektor-sektor produktif seperti industri padat karya dan sektor yang berorientasi ekspor tetap perlu menjaga produktivitas.

Di sisi lain, pola kerja WFH dinilai lebih memungkinkan diterapkan pada fungsi back office, menyesuaikan kesiapan dan kebutuhan tiap perusahaan.

Menurut Shinta, dunia usaha pada dasarnya memahami arah kebijakan tersebut sebagai bagian dari langkah antisipasi pemerintah terhadap kondisi global, terutama berkaitan dengan potensi kenaikan harga energi dan dampaknya terhadap konsumsi bahan bakar minyak.

“Dari perspektif dunia usaha, langkah ini juga dapat dipahami sebagai bagian dari upaya membangun sense of crisis sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang masih volatil, termasuk potensi gangguan pasokan energi yang dapat berlangsung dalam jangka panjang,” jelas Shinta.

Ia menjelaskan, dampak penerapan WFH terhadap dunia usaha akan sangat bergantung pada karakteristik sektor masing-masing.

Untuk sektor yang memiliki fungsi back office dan aktivitas non-esensial secara fisik, skema kerja jarak jauh dinilai masih dapat dijalankan tanpa gangguan berarti terhadap produktivitas.

Namun, kondisi berbeda berlaku pada sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, serta industri makanan dan minuman yang operasionalnya sangat bergantung pada kehadiran fisik tenaga kerja di lapangan.

Pada sektor-sektor tersebut, fleksibilitas penerapan WFH dinilai lebih terbatas.

“Oleh karena itu, pengecualian terhadap sektor layanan publik dan sektor strategis menjadi langkah yang tepat untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi,” tambah Shinta.

Apindo juga menilai kesiapan infrastruktur digital dan sumber daya manusia yang masih belum merata di berbagai sektor ekonomi.

Perusahaan besar dan sektor formal di kawasan perkotaan umumnya lebih siap mengadopsi sistem kerja jarak jauh, sementara sektor lainnya masih memerlukan waktu untuk beradaptasi.

Kondisi itu, menurut Shinta, menunjukkan bahwa kebijakan WFH secara rutin belum bisa diberlakukan secara merata di semua sektor.

Dari sisi biaya, WFH memang berpotensi menekan pengeluaran operasional kantor, tetapi di saat yang sama juga membutuhkan investasi tambahan untuk sistem digital, konektivitas, dan dukungan kerja jarak jauh.

“Dengan demikian, dampak terhadap biaya operasional bersifat tidak seragam dan sangat bergantung pada karakteristik masing-masing perusahaan,” tutup Shinta.