Minyakita Dihapus dari Daftar Penyaluran Bansos Pangan

WARTAXPRESS.com- Pemerintah memutuskan menghentikan penyaluran Minyakita dalam program bantuan pangan.

Mulai sekarang, seluruh pasokan minyak goreng bersubsidi tersebut akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pasar-pasar rakyat.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan kebijakan tersebut diambil agar ketersediaan Minyakita di pasar semakin mudah dijangkau oleh masyarakat.

“Jadi, sekarang tidak ada lagi Minyakita untuk bantuan pangan. Semua akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan Minyakita,” ujar Budi Santoso dikutip dari detikcom, Rabu 10 Juni 2026.

Menurut Budi, pemerintah terus berkoordinasi dengan produsen, distributor, Perum Bulog, hingga ID FOOD untuk memastikan distribusi Minyakita berjalan lancar dan pasokannya tersedia di pasar.

Di sisi lain, pemerintah juga membuka kemungkinan penggunaan komoditas lain dalam program bantuan pangan. Jenis bantuan akan disesuaikan dengan kondisi harga di lapangan.

Jika harga telur atau ayam mengalami penurunan drastis, misalnya, komoditas tersebut dapat diserap untuk kebutuhan bantuan pangan maupun program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Misalnya telur lagi turun bisa aja telur untuk bantuan pangan. Kemudian juga yang tadi kerjasama dengan MBG. Tidak hanya telur, kebutuhan pokok yang nanti turun misalnya ayam ya. Ayam kalau harga turun juga bisa diserap MBG,” kata Budi.

Ia menjelaskan, langkah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Ketika harga suatu komoditas jatuh di bawah harga yang ditetapkan, pemerintah akan berupaya menyerapnya melalui program MBG agar harga di tingkat petani maupun peternak tetap terjaga.

Budi mencontohkan penyerapan telur yang sempat dilakukan saat harga komoditas tersebut mengalami penurunan.

“Sehingga telur yang harganya di bawah HET bisa diserap di SPPG di daerah setempat dan itu sudah dilakukan oleh MBG,” ujarnya.

Sementara untuk komoditas yang mengalami kenaikan harga di atas acuan, pemerintah akan memperketat pengawasan, termasuk pada jalur distribusi.