WARTAXPRESS.com – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengungkapkan jumlah kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah menembus lebih dari 5.000 per September 2025.
Pemerintah berkomitmen mengambil langkah tegas agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
Data menunjukkan angka yang relatif konsisten di kisaran 5.000 korban. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 46 kasus dengan 5.080 korban hingga 17 September.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan 60 kasus dengan 5.207 korban per 16 September.
BPOM menemukan 55 kasus dengan 5.320 korban per 10 September, sementara catatan masyarakat sipil mencapai 5.360 siswa terdampak.
“Secara statistik angka keracunan MBG ini konsisten, sekitar 5.000 kasus,” ujar Qodari, dikutip dari Inilahcom, Senin 22 September 2025.
Menurut BPOM, puncak kasus terjadi pada Agustus 2025, mayoritas di Jawa Barat. Faktor pemicu meliputi higienitas makanan yang buruk, suhu pengolahan tidak sesuai, kontaminasi silang, hingga kemungkinan reaksi alergi.
Qodari menegaskan pemerintah sudah bergerak cepat. Ia mengingatkan bahwa Mensesneg Prasetyo Hadi telah menyampaikan permintaan maaf sekaligus menjanjikan evaluasi menyeluruh.
“Ini bukti pemerintah tidak buta dan tuli,” tegasnya.
Hasil evaluasi Kemenkes menunjukkan masih banyak Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar.
Dari 1.379 SPPG, hanya 413 yang memiliki SOP, dan baru 312 yang benar-benar menjalankannya.
Dari total 8.583 SPPG, hanya 34 unit yang sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), sementara 8.549 lainnya masih belum.
BPOM juga mencatat, 9 dari 10 SPPG yang mengalami kasus keracunan adalah unit baru beroperasi kurang dari sebulan.
Untuk mencegah kejadian berulang, pemerintah mewajibkan seluruh SPPG mengantongi SLHS.
Kemenkes juga didorong menggerakkan lebih dari 10 ribu puskesmas untuk melakukan inspeksi rutin mingguan maupun bulanan.
Selain itu, praktik pungutan liar (pungli) dalam pengelolaan MBG diingatkan harus diberantas karena bisa berdampak pada kualitas bahan pangan.
“Kalau dijalankan sesuai SOP, ada SLHS, tanpa pungli, Insya Allah program MBG berjalan baik dan risiko keracunan bisa ditekan,” pungkas Qodari.
