Post Views: 9

WARTAXPRESS.com – Pemerintah terus mengambil langkah konkret dalam menghadapi berbagai isu strategis, termasuk penguatan ketahanan pangan dan percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

Dilansir dari laman Sekretaris Negara, Hal ini disampaikan usai Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, berlangsung di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 6 Agustus 2025. Sejumlah menteri koordinator memaparkan perkembangan kebijakan terkini di sektor pangan, pendidikan, dan infrastruktur.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan distribusi beras di masyarakat. Ia menegaskan bahwa pelanggaran dalam distribusi akan ditindak secara tegas.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, karena Presiden telah menyetujui percepatan operasi pasar dengan stok sebanyak 1,3 juta ton. Selain itu, sudah tersedia 360 ribu ton beras untuk bantuan pangan,” ujar Zulkifli.

Ia juga menyampaikan laporan mengenai percepatan pembentukan koperasi desa sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi lokal.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan lebih dari 150 Sekolah Rakyat yang akan beroperasi pada tahun 2025.

“Langkah ini merupakan bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan, khususnya bagi kelompok masyarakat di desil 1 yang masuk kategori kemiskinan ekstrem,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada peningkatan fasilitas pertanian dan pendidikan, demi mendukung program ketahanan pangan.

“Pemerintah tengah mempercepat perbaikan jaringan irigasi serta pembangunan dan revitalisasi bangunan untuk mendukung keberadaan Sekolah Rakyat, agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” ujar Agus.

Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo juga kembali menegaskan pentingnya pembangunan tanggul laut raksasa (giant seawall) sebagai solusi jangka panjang untuk melindungi wilayah pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura). Agus menyebutkan bahwa pemerintah akan terus menyempurnakan desain proyek tersebut dan mencari sumber pembiayaan yang berkelanjutan.

“Presiden menekankan pentingnya konsep giant seawall ini untuk menjamin keselamatan jutaan warga di wilayah Pantura. Selain itu, proyek ini juga krusial bagi keberlangsungan kawasan industri dan ekonomi yang berada di sepanjang jalur tersebut,” tandas Agus.