WARTAXPRESS.com — Aksi seorang artis yang menviralkan rincian anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel di media sosial mendapat dukungan dari pengamat politik dan Hukum.
Pengamat menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kontrol sosial dan partisipasi publik yang sehat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Fernando Emas, pengamat politik dan Hukum, mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengkritisi anggaran pemerintah merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang, terutama jika ditemukan kejanggalan dalam penggunaan anggaran.
“Ketika warga berani mempublikasikan anggaran yang dianggap janggal, itu artinya masyarakat sudah sadar dan ingin ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan. Ini bukan sekadar kritik, tapi bentuk kontrol demokratis, ini harus bisa jadi contoh buat pemuda-pemudi yang lain dan harus ikut memperhatikan soal anggaran pemerintah,” ujar Fernando, Senin 22 September 2025.
Aksi viral ini bermula ketika akun media sosial mantan penyanyi cilik, Leony Vitria membagikan dokumen anggaran yang dinilai tidak masuk akal, seperti pengadaan alat tulis dengan nilai ratusan juta rupiah, hingga biaya rapat internal yang dianggap berlebihan.
Unggahan tersebut kemudian memicu diskusi hangat di kalangan warganet dan menjadi sorotan media lokal. Tak sedikit masyarakat yang mendesak agar aparat penegak hukum dan lembaga auditor turun tangan untuk melakukan investigasi.
Menanggapi hal itu, pihak Pemkot Tangsel belum memberikan keterangan terkait isu yang beredar luas Saat ini.
Fernando juga mengingatkan agar pemerintah tidak alergi terhadap kritik warga di media sosial.
“Justru ini momentum bagi pemerintah daerah untuk berbenah dan lebih transparan. Kalau anggarannya wajar dan sesuai prosedur, tidak perlu takut dibuka ke publik,” tambahnya.
Masih dikatakan Fernando, bahwa mempublikasikan data anggaran pemerintah bukanlah tindak pidana, selama informasi tersebut berasal dari sumber terbuka.
“Anggaran APBD adalah dokumen publik yang harus bisa diakses oleh masyarakat. Jika warga membagikannya, itu bagian dari kontrol sosial. Tidak ada dasar hukum untuk mempidanakan hal itu,”ungkapnya.
viralnya konten anggaran ini justru menunjukkan meningkatnya partisipasi dan literasi politik warga.
“Kita harus apresiasi warga yang peduli dan kritis. Pemerintah daerah seharusnya menjawab dengan transparansi, bukan reaksi defensif,” ujarnya.
keterbukaan informasi adalah semangat dari reformasi birokrasi. Masyarakat yang aktif membagikan informasi anggaran sejatinya sedang menjalankan fungsi kontrol demokratis.
