WARTAXPRESS.com – Komisi XII DPR menegaskan komitmennya dalam mengawal agenda strategis bidang lingkungan, mulai dari pengelolaan sampah, penanganan limbah, hingga pengembangan mekanisme perdagangan karbon.
Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto, menekankan bahwa pengawasan terhadap kebijakan lingkungan harus berjalan searah dengan tata kelola nasional, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim di tingkat global.
“Komisi XII akan memastikan alokasi Rp 1,39 triliun pada 2026 benar-benar digunakan untuk program yang menyentuh pengelolaan sampah, penegakan hukum atas limbah, serta langkah konkret di perdagangan karbon yang kini mendapat perhatian global,” ujar Sugeng, dikutip dari Beritasatu, Kamis 4 September 2025.
Ia mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam program kementerian, namun mengingatkan agar fokus tetap diarahkan pada isu prioritas seperti polusi udara, plastik sekali pakai, perubahan iklim, dan diplomasi lingkungan di forum internasional. Menurut Sugeng, keberhasilan Indonesia dalam mengelola isu lingkungan akan memperkuat posisi negara di mata dunia.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq memaparkan realisasi anggaran 2025. Hingga 2 September, serapan telah mencapai Rp 710 miliar atau 66,22% dari pagu Rp 1,079 triliun, dengan proyeksi penyerapan hampir 100% pada akhir tahun.
Dari sisi PNBP (penerimaan negara bukan pajak), capaian hingga awal September tercatat Rp 287,77 miliar, atau 306,82% dari target APBN. Hanif optimistis PNBP 2025 bisa menembus Rp 500 miliar lewat program berbasis lingkungan.
“Untuk 2026, anggaran KLH/BPLH meningkat 29,31% menjadi Rp 1,39 triliun, termasuk tambahan Rp 195 miliar yang akan kami arahkan ke program prioritas, mulai dari pengelolaan sampah, pengendalian limbah, hingga pengembangan perdagangan karbon,” jelas Hanif.
