Mahasiswa Hadang Bupati Tangerang, Desak Evaluasi Kebijakan hingga Soroti Dugaan Kekerasan

WARTAXPRESS.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Tangerang Raya dan Aliansi Mahasiswa Kabupaten Tangerang menghadang Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid usai rapat paripurna HUT ke-394 Kabupaten Tangerang di gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Selasa (13/10/2026).

Mereka berupaya menyerahkan dokumen evaluasi kebijakan publik secara langsung kepada Maesyal Rasyid dan Gubernur Banten Andra Soni. Aksi tersebut sempat memanas ketika mahasiswa berteriak meminta kesempatan menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kericuhan terjadi setelah Bupati selesai menjawab pertanyaan puluhan wartawan di depan ruang rapat paripurna. Petugas keamanan langsung berupaya mengendalikan situasi, sementara sejumlah mahasiswa terus mengejar rombongan Bupati hingga mendekati gedung Bupati Tangerang.

Perwakilan mahasiswa, Parhan Rafki, mengatakan pihaknya membawa dokumen berjudul Menjadikan Pembangunan Lebih Terasa: Agenda Perbaikan Kebijakan Publik Kabupaten Tangerang.

Dokumen tersebut memuat sejumlah tuntutan perbaikan kebijakan, mulai dari penguatan program ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan, pembenahan pengelolaan sampah untuk menghentikan praktik pembuangan terbuka (open dumping), hingga percepatan penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur.

Mahasiswa juga mendesak transparansi anggaran serta pengembangan transportasi umum yang terintegrasi.

Mereka menilai pembangunan daerah harus disertai target yang terukur, penggunaan anggaran yang transparan, dan hasil yang dapat dipantau masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu memastikan setiap kebijakan memiliki target yang jelas, anggaran yang dapat ditelusuri, penanggung jawab yang pasti, serta hasil yang dapat diperiksa masyarakat,” demikian bunyi pesan utama dalam ringkasan eksekutif dokumen tersebut.

Selain persoalan anggaran dan pelayanan publik, mahasiswa menyoroti fungsi jalan yang telah dibangun maupun dilebarkan. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi ruas jalan yang badan jalan atau bahu jalannya digunakan untuk parkir truk.

Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

Mahasiswa juga menyinggung kendaraan yang diduga melanggar ketentuan dimensi dan muatan atau over dimension over loading (ODOL).

Menurut Farhan, keberhasilan pembangunan jalan tidak cukup diukur dari panjang jalan yang dibangun atau dilebarkan. Pemerintah harus memastikan infrastruktur tersebut benar-benar mendukung kelancaran lalu lintas, keselamatan, dan mobilitas warga.

Di tengah insiden tersebut, sejumlah mahasiswa mengaku mengalami kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh petugas keamanan gedung DPRD Kabupaten Tangerang.

Salah seorang mahasiswa mengaku mengalami sakit pada bagian leher dan tangannya sempat dipiting saat situasi berlangsung.

“Leher saya sakit, tangan saya dipiting juga,” ujarnya.

Dugaan kekerasan tersebut menjadi persoalan lain yang perlu diklarifikasi oleh pihak terkait. Hingga naskah ini disusun, belum ada keterangan dari pihak keamanan DPRD Kabupaten Tangerang mengenai tudingan tersebut.

Belum diketahui pula tanggapan Bupati Tangerang maupun Gubernur Banten atas dokumen evaluasi yang hendak diserahkan mahasiswa.

Mahasiswa berharap rekomendasi tersebut mendapat perhatian pemerintah daerah dan ditindaklanjuti melalui evaluasi kebijakan yang terukur, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.