WARTAXPRESS.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah membaca Tuntutan Rakyat “17+8” yang ramai digaungkan akhir-akhir ini.
Ia menilai sebagian tuntutan masuk akal, namun beberapa poin, seperti penarikan TNI dari pengamanan sipil, masih bisa diperdebatkan.
“Jadi terorisme itu ancaman, membakar-bakar, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat, masa tarik TNI dari pengamanan sipil, itu menurut saya debatable, tapi saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh UUD kepada saya,” kata Prabowo, dikutip dari Inilahcom, Minggu 7 September 2025.
Terkait dorongan pembentukan Tim Investigasi Independen atas kasus Affan Kurniawan, Presiden menilai langkah tersebut masuk akal dan layak dibahas lebih lanjut.
“Saya kira kalau tim investigasi independen saya kira ini masuk akal. Kita lihat bentuknya nanti seperti apa,” ujarnya.
Tuntutan “17+8” disusun oleh berbagai elemen masyarakat sipil sebagai respons terhadap aksi unjuk rasa beberapa pekan terakhir.
Tujuh belas tuntutan harus dipenuhi segera, sedangkan delapan tuntutan tambahan memiliki deadline satu tahun hingga 31 Agustus 2026.
Tujuh belas tuntutan jangka pendek mencakup:
1. Penarikan TNI dari pengamanan sipil dan penghentian kriminalisasi demonstran.
2. Pembentukan tim investigasi independen untuk kasus Affan Kurniawan dan korban kekerasan aparat.
3. Pembekuan kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas baru anggota DPR.
4. Publikasi transparansi anggaran DPR.
5. Pemeriksaan anggota DPR bermasalah oleh Badan Kehormatan.
6. Pemecatan atau pemberian sanksi kader partai politik yang tidak etis.
7. Pengumuman komitmen partai berpihak pada rakyat.
8. Keterlibatan kader partai dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
9. Pembebasan demonstran yang ditahan.
10. Penghentian tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat.
11. Penangkapan dan penindakan aparat yang melakukan atau memerintahkan tindakan represif.
12. Penarikan TNI ke barak dan tidak mengambil alih fungsi Polri.
13. Penegakan disiplin internal TNI.
14. Larangan TNI memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Penjaminan upah layak bagi buruh.
16. Langkah darurat pemerintah mencegah PHK massal.
17. Dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
Delapan tuntutan jangka panjang hingga 31 Agustus 2026 mencakup:
1. Reformasi besar-besaran DPR, audit internal, dan peningkatan syarat anggota DPR.
2. Reformasi partai politik, termasuk transparansi laporan keuangan dan fungsi pengawasan.
3. Reformasi perpajakan yang adil.
4. Pengesahan RUU Perampasan Aset.
5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.
6. Penarikan TNI ke barak.
7. Penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lainnya.
8. Evaluasi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk PSN, UU Cipta Kerja, dan tata kelola Danantara.
Prabowo menegaskan, semua tindakan yang diambil akan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan UUD kepadanya, sambil tetap mempertimbangkan keamanan dan kepentingan rakyat.
